27 NOPEMBER 2014DALAM WORKSHOP, PENEGAKAN PERATURAN DAERAH YANG DISELENGGARAKAN SATUAN POLISI PAMONG KOTA PASURUAN DI SOLARIS HOTEL, KEPALA BPMPPT MENYAMPAIKAN MATERI-MATERI PERAN APARATUR KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN.
DALAM PAPARANNYA SEBAGAI APARATUR DI SAMPING MEMAHAMI TUPOKSI JUGA HARUS MEMAHAMI PERATURAN PERUNDANGAN YANG WAJIB DIMENGERTI, AGAR DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI YANG DIHARAPKAN ORGANISASI / LEMBAGA MAUPUN MASYARAKAT YANG DILAYANI. APARATUR SEBAGAI PELAYAN PUBLIK BISA BERPOSISI PADA :
1. PELAYANAN BARANG PUBLIK (SEPERTI PADA PDAM, PLN, TELKOM DSB)
2. PELAYANAN JASA PUBLIK (SEPERTI PUSKESMAS, RSUD, SEKOLAH DSB)
3. PELAYANAN ADMINISTRASI (SEPERTI KELURAHAN, DISPENDUKCAPIL, BPMPPT, DISPENDA DSB)
UNTUK ITU DIHARAP MEMAHAMI SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NO.25 TH 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK, ATAU PERATUAN DAERAH NO.01 TH 2012.
DISAMPING ITU, HARUS DAPAT BERINOVASI DALAM REFORMASI BIROKRASI, YANG INTINYA BERORIENTASI UNTUK MEMPEROLEH KINERJA YANG MENGGAMBARKAN PROSES DEMOKRATISASI, EFEKTIFITAS, EFISIENSI, TRANSFARAN DAN AKUNTABILITAS SERTA TANGGUNG JAWAB DALAM KERANGKA MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKATNYA.
OLEH KARENA ITU DIHARAPKAN DALAM PELAYANAN HARUS MEMILIKI STANDART PELAYANAN (SP) DAN STANDART OPERATING PROSEDURE (SOP) YANG BELUM OPTIMAL WAJIB DIBENAHI, DENGAN CARA ANTARA LAIN:
a. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN, PECAHKAN BERSAMA
b. INTENSIFKAN KOMUNIKASI DALAM KOORDINASI
c. TINGKATKAN KEPEDULIAAN (AWARENESS) TERHADAP LINGKUNGAN DAN MASAYARAKAT
d. MENINGKATKAN KOMPETENSI
e. MENINGKATKAN SINERGITAS
f. MENEGAKKAN INTEGRITAS, ETIKA DAN MORAL
KALAU BUKAN KITA SIAPA LAGI… KALAU TIDAK SEKARANAG KAPAN LAGI… SEMANGAT UNTUK PERUBAHAN
SETELAH MENYAMPAIKAN WAWASAN-WAWASAN TERKAIT KEBIJAKAN NASIONAL, ERGIONAL DAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, JUGA MEMBERIKAN CONTOH-CONTOH, FAKTUAL KASUS-KASUS YANG TERJADI DAN MENGHUBUNGKANNYA DENGAN PERAN APARAT KELURAHAN. TERKAIT DENGAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUP PERIZINAN BAGAIMANA MENYIKAPINYA UTAMANYA PERLAKUAN TERHADAP PEMOHON, BANGUNAN BELUM BER IMB, PERUSAHAAN YANG BELUM MELENGKAPI PERIZINAN, YANG SEMUA DIHHUBUNGKAN DENGAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH.